Hubungan internasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Keseluruhan artikel atau bagian tertentu dari artikel ini perlu di-wikifikasi.

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik
Politik
Daftar topik politik Politik menurut negara Politik menurut administrasi wilayah negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia Filsafat politik Ilmu politik Sistem politik Komunisme Negara kota Kediktatoran Direksional Feodalisme Kerajaan Parlementer Presidensial Semi-presidensial Hubungan internasional (Teori) Ilmuwan politik Politik perbandingan Administrasi publik Birokrasi (tingkat terendah) Adhockrasi Kebijakan publik Pemisahan kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Kedaulatan Teori perilaku politik
Sub-rangkaian
Pemilihan umum Sistem elektoral Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai-partai politik
Portal Politik
l • b • s

Hubungan Internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.^[1].Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.^[2].
Selain ilmu politik, hubungan internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya.^[3] HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.^[4]